Bakamla Lubuk Begalung

Loading

Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Solusi


Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan instansi terkait. Banyak kasus illegal fishing yang masih marak terjadi di perairan Indonesia, mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para ahli kelautan dan perikanan di Tanah Air.

Menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, “Penegakan hukum perikanan di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak pelaku illegal fishing yang lolos dari jerat hukum karena lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi terkait.” Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya besar untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. “Kerjasama lintas sektoral dan instansi sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum perikanan di Indonesia,” ujar Dr. Sudirman Saad, Direktur Eksekutif ICW (Indonesia Corruption Watch).

Selain itu, peran masyarakat dan LSM juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum perikanan. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah bisa membantu dalam memberikan informasi terkait aktivitas illegal fishing di sekitar perairan Indonesia,” ungkap Yuyun Ismawati, Kepala Yayasan BaliFokus.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia bisa semakin efektif dan berhasil menekan kasus illegal fishing. Sehingga sumber daya laut kita bisa terjaga dengan baik untuk generasi mendatang. Semoga dengan upaya bersama, tantangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia bisa teratasi dengan baik.