Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Menurut para ahli, peraturan hukum laut menjadi landasan utama dalam mengatur aktivitas manusia di perairan laut agar tidak merusak lingkungan.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut tidak hanya bertujuan untuk melindungi sumber daya kelautan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.”

Dalam implementasinya, peran peraturan hukum laut dapat dilihat dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan. Misalnya, regulasi mengenai ukuran ikan yang boleh ditangkap, zona penangkapan yang dilarang, dan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Selain itu, peran peraturan hukum laut juga penting dalam menyelesaikan sengketa antara negara-negara yang berbatasan dengan laut. Hal ini termasuk penentuan batas wilayah perairan, hak eksplorasi sumber daya alam, dan hak lintas transit kapal laut.

Menurut Dr. Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan hukum laut merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Tanpa adanya peraturan yang jelas, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas yang dilakukan di perairan laut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan sangatlah vital. Kita sebagai masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang ada agar dapat menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi yang akan datang. Semoga kesadaran ini dapat terus ditingkatkan demi keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.