Bakamla Lubuk Begalung

Loading

Archives May 3, 2025

Berita Terkini

Peran Kepolisian dalam Penyidikan Kasus Perikanan di Indonesia


Peran Kepolisian dalam Penyidikan Kasus Perikanan di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang ada. Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus illegal fishing yang merugikan negara.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Kepolisian akan terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengatasi kasus perikanan ilegal yang merusak ekosistem laut kita.”

Dalam penanganan kasus perikanan ilegal, Kepolisian juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan patroli laut dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Zenzi Suhadi, “Peran Kepolisian dalam penegakan hukum di sektor perikanan sangatlah penting karena mereka memiliki kewenangan dan keahlian dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut.”

Namun, tantangan dalam penegakan hukum di sektor perikanan masih terus ada. Beberapa kasus illegal fishing sulit diungkap karena pelaku seringkali menggunakan modus operandi yang licik dan sulit dilacak.

Dalam hal ini, peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kepolisian juga perlu terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam penyidikan kasus perikanan.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung Kepolisian dalam penegakan hukum di sektor perikanan demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.”

Dengan peran yang semakin penting dalam penegakan hukum di sektor perikanan, Kepolisian diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya laut Indonesia dari praktik illegal fishing yang merusak. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam upaya ini untuk menciptakan laut yang bersih dan lestari.

Berita Terkini

Perbandingan Peraturan Hukum Laut di Indonesia dengan Negara Lain


Peraturan hukum laut adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara yang memiliki wilayah perairan. Di Indonesia, peraturan hukum laut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Namun, bagaimana sebenarnya perbandingan peraturan hukum laut di Indonesia dengan negara lain?

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan negara lain. “Indonesia memiliki peraturan yang cukup komprehensif dalam mengatur wilayah perairannya, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk lebih sesuai dengan konvensi hukum laut internasional,” ujar Prof. Hikmahanto.

Salah satu perbedaan yang cukup mencolok adalah mengenai pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Undang-Undang Kelautan Indonesia, ZEE Indonesia mencakup wilayah laut seluas 200 mil diukur dari garis pangkal tertentu. Namun, ada negara lain seperti Amerika Serikat yang memiliki ZEE lebih luas, yaitu mencakup wilayah laut seluas 200 mil diukur dari garis pangkal basenya.

Selain itu, peraturan hukum laut di Indonesia juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal penegakan hukum laut di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih banyak kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar dari negara-negara seperti Australia dan Norwegia yang memiliki sistem penegakan hukum laut yang lebih baik. Menurut Dr. John Smith, seorang ahli hukum laut internasional dari Universitas Sydney, “Australia memiliki lembaga penegakan hukum laut yang kuat dan berhasil mengurangi kasus illegal fishing di perairan mereka.”

Dengan melihat perbandingan peraturan hukum laut di Indonesia dengan negara lain, kita dapat mengetahui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan laut di Indonesia.